Breaking NewsHukumHukum, Politik Dan KriminalLiputan KhsususNasionalNewsRaja Ampat PBDSerba-SerbiSorotTeknologi Dan PendidikanViral

Kemendagri Tolak Rekomendasi DPRK Raja Ampat, terkait APBD Perubahan TA 2023. Apakah ini tidak Menjadi Beban Pemerintah Daerah?.

1342
×

Kemendagri Tolak Rekomendasi DPRK Raja Ampat, terkait APBD Perubahan TA 2023. Apakah ini tidak Menjadi Beban Pemerintah Daerah?.

Sebarkan artikel ini
oplus_0

RAJA  AMPAT- TRIBUNNEWS, PRESS, DPRK Raja Ampat gelar  penutupan rapat paripurna ke-1 masa sidang pertama dalam rangka penetapan dan pengesahan dokumen LKPJ Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan tersebut dapat dipusatkan di Waisai bertempat di aula DPRK Raja Ampat. pada  Kamis, 6 Juni 2024 WIT.
Melalui penutupan rapat paripurna ke-1 LKPJ Tahun Anggaran 2023.

banner 325x300

Sebelumnya, fraksi fraksi Dewan telah mengikuti paparan serta mempelajari laporan keterangan pada setiap pimpinan OPD pada hearing pertama sampai terakhir.
Hal  tersebut,menjadi satu rujukan bagi Fraksi -fraksi dewan,untuk tegas kepada Pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat,yang mana sejumlah rekomendasi pada sidang – sidang sebelumnya belum kepastian yang mengikat terkait aspirasi masyarakat Raja Ampat yang menjadi satu acuan untuk DPRK bersuara demi Rakyat.

Sehingga melalui Pendapat akhir  gabungan  fraksi-fraksi Dewan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan akhir Gabungan Fraksi-fraksi Dewan terhadap laporan pertanggungjawaban  LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2023.

Hal- hal tersebut tentu menjadi salah satu syarat untuk gabungan Fraksi-fraksi dewan harus menyampaikan disidang terhormat pada Kamis 6 Juni 2024.

Maka Ketua Fraksi dewan
Drs.Martinus Mambraku,MSi, dengan suara lantang dalam gedung DPRK, sementara itu Wakil Ketua DPRK Renol M. Bula memimpin rapat paripurna ke-1 dapat didampingi ketua DPRK, turut hadir badan Eksekutif,Sekda Yusuf Salim ,berada di meja pimpinan.

Saat itu,Bupati, dan Wakil bupati tidak hadir dalam rapat Paripurna penutupan tersebut,ada apa ya?.

Lanjut,Pihaknya dengan tegas, atas nama gabungan Fraksi-fraksi ,pemerintah daerah segera cepat menyelesaikan  pendapat akhir gabungan  fraksi – fraksi dewan terhadap dokumen LKPJ Tahun 2023..

Lanjut Martinus,DPRK  merupakan salah satu instrumen penyelenggara fungsi  pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah  dan evaluasi proyeksi arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta Infrastruktur.

Kami DPRK ,sebelumnya telah melakukan
Rapat hearing bersama Tim anggaran pemerintah daerah untuk mendalami dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023.

Sebelumnya kami lakukan rapat hearing pada rapat pleno 2. Pleno 3 dsm pleno 4. Untuk mendalami dokumen yang bapa ibu laporkan kepada kami.

error: Content is protected !!