RAJA AMPAT- TRIBUNNEWS, PRESS, DPRK Raja Ampat gelar penutupan rapat paripurna ke-1 masa sidang pertama dalam rangka penetapan dan pengesahan dokumen LKPJ Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023.
Kegiatan tersebut dapat dipusatkan di Waisai bertempat di aula DPRK Raja Ampat. pada Kamis, 6 Juni 2024 WIT.
Melalui penutupan rapat paripurna ke-1 LKPJ Tahun Anggaran 2023.
Sebelumnya, fraksi fraksi Dewan telah mengikuti paparan serta mempelajari laporan keterangan pada setiap pimpinan OPD pada hearing pertama sampai terakhir.
Hal tersebut,menjadi satu rujukan bagi Fraksi -fraksi dewan,untuk tegas kepada Pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat,yang mana sejumlah rekomendasi pada sidang – sidang sebelumnya belum kepastian yang mengikat terkait aspirasi masyarakat Raja Ampat yang menjadi satu acuan untuk DPRK bersuara demi Rakyat.
Sehingga melalui Pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi Dewan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan akhir Gabungan Fraksi-fraksi Dewan terhadap laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2023.
Hal- hal tersebut tentu menjadi salah satu syarat untuk gabungan Fraksi-fraksi dewan harus menyampaikan disidang terhormat pada Kamis 6 Juni 2024.
Maka Ketua Fraksi dewan
Drs.Martinus Mambraku,MSi, dengan suara lantang dalam gedung DPRK, sementara itu Wakil Ketua DPRK Renol M. Bula memimpin rapat paripurna ke-1 dapat didampingi ketua DPRK, turut hadir badan Eksekutif,Sekda Yusuf Salim ,berada di meja pimpinan.
Saat itu,Bupati, dan Wakil bupati tidak hadir dalam rapat Paripurna penutupan tersebut,ada apa ya?.
Lanjut,Pihaknya dengan tegas, atas nama gabungan Fraksi-fraksi ,pemerintah daerah segera cepat menyelesaikan pendapat akhir gabungan fraksi – fraksi dewan terhadap dokumen LKPJ Tahun 2023..
Lanjut Martinus,DPRK merupakan salah satu instrumen penyelenggara fungsi pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah dan evaluasi proyeksi arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta Infrastruktur.
Kami DPRK ,sebelumnya telah melakukan
Rapat hearing bersama Tim anggaran pemerintah daerah untuk mendalami dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023.
Sebelumnya kami lakukan rapat hearing pada rapat pleno 2. Pleno 3 dsm pleno 4. Untuk mendalami dokumen yang bapa ibu laporkan kepada kami.
Sejatinya,hal -hal yang perlu di perjuangkan menjadi tanggung jawab kita bersama bagi masyarakat di negeri ini yakni,gabungan fraksi-fraksi Dewan perlu menyampaikan sejumlah rekomendasi- rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mempelajari serta dikerjakan dan menjadi tanggung jawab besar antara lain.
Gabungan fraksi-fraksi Dewan merekomendasikan proses pelanggan kegiatan fisik segera dilaksanakan.
Jangan lagi terjadi seperti tahun tahun sebelumnya,karena ini merupakan kebutuhan masyarakat di 117 kampung .
Gabungan fraksi-fraksi Dewan merekomendasikan terkait APBD perubahan tahun anggaran 2023.” Yang tidak disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), apakah ini tidak menjadi beban pemerintah daerah terkait APBD tahun anggaran 2023.
“Kami minta kepada Pemerintah Daerah daerah sungguh – sungguh permasalahan seperti ini perlu diselesaikan apa yang menjadi rujukan sehingga kementerian menolak dan tidak disetujui,ada apa ya,”Martinus Mambraku dengan nada tanya.
Berikut,gabungan fraksi-fraksi Dewan merekomendasikan kegiatan multi year kantor DPRK , Mesjid Raya, terminal penumpang pariwisata, untuk segera diresmikan secepatnya, begitupun kantor DPRK yang pernah kita berjanji untuk harus dipakai pada pada sidang LKPD 2024
Ternyata belum ada tanda- tanda sama sekali.
Selanjutnya,Gabungan fraksi-fraksi dewan merekomendasikan lokasi pasar Snonbokor segera dilaksanakan sebelum pilkada.
Gabungan fraksi-fraksi Dewan merekomendasikan untuk dinas pendidikan agar menempatkan tenaga guru yang ada di kampung- kampung, untuk dapat Menempati rumah Guru dan tidak lagi numpang di rumah masyarakat.
Gabungan fraksi-fraksi Dewan merekomendasikan dinas perhubungan untuk berkoordinasi ke Provinsi PBD terkait pembangunan dermaga Rakyat. Tambatan perahu dikarenakan banyak kampung yang membutuhkan pembangunan dimaksud.
Gabungan fraksi-fraksi dewan merekomendasikan setiap kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan/ limbah wajib memiliki ijin lingkungan antara lain
Pembangunan rumah produksi
Pembangunan puskesmas.
Kalau khusus ijin lingkungan kami.pelajari ternyata banyak sejumlah perusahaan maupun pekerjaan galian C,tidak memiliki ijin lingkungan.
Dari seluruhnya”setelah mempelajari laporan pertanggung jawaban Bupati tahun anggaran 2023.Dengan ini gabungan fraksi-fraksi Dewan menyatakan menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Raja Ampat tahun 2023.tandas Drs.Martinus Mambraku,MSi.
