Depapre, 11 Februari 2025 – Bertempat di Aula Distrik Depapre, kegiatan Simulasi dan Penginputan Usulan Aspirasi Masyarakat di Wilayah Pembangunan II dalam rangka Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2025 berlangsung dengan sukses pada hari Selasa, 11 Februari 2025, pukul 11.00 WIT. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura bekerja sama dengan Pemerintah Distrik Depapre.
Hadir dalam Kegiatan Ini: Sejumlah pejabat dan aparatur pemerintah hadir dalam acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan. Di antara yang hadir, terdapat Kadistrik Depapre yang diwakili oleh Sekretaris Distrik Depapre, Bpk. Mathias Suwae, SIP., serta Kepala Kampung dan aparat kampung se-Distrik Depapre dan Raveni Rara.
Agenda Kegiatan: Kegiatan dimulai dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Sekretaris Kampung Necheibe, Bpk. Yoel Rate, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Distrik Depapre, Bpk. Mathias Suwae, SIP., yang menyampaikan beberapa hal penting mengenai koordinasi antar Distrik dan Kampung. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah pentingnya penginputan usulan aspirasi masyarakat ke dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) untuk mendukung proses Musrenbang yang lebih efisien.
Sosialisasi Penginputan Usulan ke Aplikasi SIPD Selanjutnya, Kabid Pengendalian dan Pelaporan Bappeda, Bpk. Viktor Sorondanya, SE., memimpin sosialisasi teknis mengenai cara penginputan usulan aspirasi masyarakat dalam aplikasi SIPD. Melalui aplikasi ini, diharapkan setiap usulan yang diajukan dapat tercatat dengan baik, mempermudah tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Penutupan dan Harapan untuk Musrenbang Sekdis Depapre, Bpk. Mathias Suwae, SIP., dalam sambutan penutupnya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Beliau juga berharap, penginputan hasil Musrenbang ini dapat dilaksanakan dengan tepat waktu agar tidak menghambat proses penyusunan RKPD dan APBK, mengingat adanya Kampung di Wilayah Pembangunan II yang masih belum melaksanakan Musrenbang.
