“Ya belajar pada Kota dan kabupaten lainnya, seperti di kabupaten Sorong Papua Barat Daya,yang mana,ada caleg yang di rekrut sebagai KPPS,bagi saya hal ini tentu mencederai dan merusak Demokrasi,” pungkas Irfan
Dikatakan,jangankan caleg Tim sukses saja tidak boleh menjadi KPPS,apalagi Caleg!,Olehnya itu,lembaga – lembaga yang memiliki kewenangan serta fungsi,pengawasan di lapangan Jalankan tugas dan tanggung jawab yang benar untuk mengontrol serta monitoring perkara perkara seperti ini.
Hal- hal penting seperti ini,perlu dicegah jangan sampai terjadi di Raja Ampat,ucap Irfan kepada media di tempat yang terpisah. yaitu melalui Pesan Whatsapp Pada Sabtu, 18 Mei 2024.
Selanjutnya,menurut pengacara ini,masalah seperti ini merupakan suatu pelanggaran pidana, perlu dihindari karena bagi setiap orang yang sengaja melakukan itu pasti ada konsekuensi hukumannya. Ujar pengacara muda ini.
Saya berharap Pemilukada di Raja Ampat berjalan baik, dan Sukses bagi masyarakat, saya mengajak kita semua berpolitik yang sehat , jauhkan hal-hal yang pada akhirnya merusak kultur dan budaya kita sebagai Orang Raja Ampat.,”tandas Muhammad Irfan.
