“Pihak sekolah audit sendiri, [iuranya] buat bayar 30 Satpam, Satpamnya gajinya cuman Rp2,5 juta, terus itu kali 30 hasilnya cuman berapa, sisanya masih banyak uangnya,” ujarnya.
Armuji sudah mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak. Warga juga beralasan kenaikan iuran itu karena sekolah dianggap jadi biang kemacetan. Ia menyimpulkan, perseteruan itu dipicu oleh nilai iuran yang tak cocok antar pihak.
“Saya ngomong, kalau iuranya cocok enggak [alasan ada] macet, tapi kalau [nilai iuran] enggak cocok, dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umumnya Pemkot,” kata dia.
Karena belum menemukan kata sepakat, Armuji mempersilakan sekolah maupun warga untuk menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme hukum.
(frd/fra)
[Laporan Redaksi]
