Surabaya, TribunNews — Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebutkan alasan pihaknya merasa harus membenahi PKB.
Hal itu dijelaskan Yahya usai menerima ‘Mandat Tebuireng’ yang merupakan usulan serta kesepakatan ratusan kiai-kiai NU kepada PBNU untuk segera membenahi PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Yahya mengatakan, permasalahan di PKB bukan terjadi baru-baru ini saja. Tapi sudah berlangsung lama, lebih dari 15 tahun lalu. Yakni sejak Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tapi memang selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang persuasif untuk mengelolanya,” kata Yahya ditemui di Pesantren Miftachussunnah, Kedung Tarukan, Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya, Selasa (13/8).
Yahya mengatakan, PBNU pun menelaah dan berupaya melakukan langkah-langkah yang strategis dan persuasif, untuk mengurai permasalahan hubungan antara NU dengan PKB.
Dalam rentang sekian lama, kata Yahya, setelah dilakukan pendalaman baik melalui study terhadap dokumen-dokumen yang pernah ada, maupun juga keterangan dari para narasumber yang diundang, ditemukan satu masalah yang sangat mendasar. Yakni dieliminasinya fungsi Dewan Syuro di PKB.
“Di dalam PKB itu kedudukan Dewan Syuro telah dieliminasi sedemikian rupa. Sehingga Dewan Syuro dalam struktur PKB itu sekarang nyaris tidak lagi memiliki wewenang apapun di dalam pembuatan keputusan,” ucapnya.
Menurut Yahya yang juga pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang ini, apa yang dilakukan PKB adalah perubahan yang sangat fundamental.
Padahal, kata dia, para Kiai NU mendirikan PKB pada 1998 silam, dengan struktural kepengurusan lembaga menyerupai PBNU. Yakni ada Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro, dilengkapi tugas dan fungsi yang melekat.
“Tetapi kita melihat bahwa sekarang yang terjadi realitasnya bahwa desain yang dibuatkan oleh PBNU itu sudah berubah sama sekali. Sehingga nilai-nilainya juga kita melihat di sana-sini ada ketidakselarasan dengan apa yang dulu digariskan pada saat didirikannya,” ucapnya.
Selain itu, menurut Yahya, PKB sekarang juga telah melenceng dari pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi, juga telah tak sesuai sembilan poin Mabda’ Siyasi PKB.
“Seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Sehingga dokumen yang disebut sebagai Mabda’ Siyasj PKB. Itu kalau dilihat dengan teliti maka akan ada ketidakselarasan,” ujar Yahya.
