RAJA AMPAT- TRIBUNNEWS.PRESS, Pemda Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan Raja Ampat menjadi sorotan publik terkait Gaji TPP PPPK yang saat ini, tidak terbayarkan.
Kepala Dinas pendidikan,Juharia Saifudin menegaskan melalui pesan Wattspap pada Senin,13 Mei 2024 kemarin.
Dia mengatakan,bahwa untuk sementara belum tahu persis persoalan ini,coba rekan-rekan media konfirmasi langsung ke Kepala Badan Aset keuangan Daerah Djalali.
Pada saat awak media konfirmasi dengan Kabid perbendaharaan, Mieskhelina Dimara, melalui penjelasannya,terkait hal -hal yang menjadi sumber pokok masalah yaitu Data base yang dimasukkan dari Dinas pendidikan tidak memiliki Data tervalidasi ,dan tidak berfungsi. Hal tersebut disampaikan dalam ruang kerja pada Selasa 14 Mei 2024.
Dikatakan, ada 10 Guru PPPK yang tidak memiliki Data yang lengkap,karena dari dinas Pendidikan masukan data yang tidak berfungsi, itu persoalannya ada yang sudah pensiun, mutasi, dan pindah, kemudian ada juga yang sama sekali tidak menjalankan tugas sebagai seorang guru.
“jadi memang kami tidak bisa keluarkan anggaran bagi mereka,”pungkas Kabid perbendaharaan.
Ya,kami bekerja sesuai data dan berdasarkan aturan, kalau datanya ada tidak mungkin kami tidak bayar.
Adapun persoalan gaji dan TPP P3K hari ini proses pencairan tentu lakukan, dan kami siap membayarkan hak- hak mereka.
“Jadi sementara imput Data base yang baru, dan sekaligus SP2D sudah masuk, kami siap bayar pada hari ini,” Ucap Meiske Dimara.
Ditambahkan sebenarnya data data ini dimaksudkan lalu diproses lagi,karena Anggaran sudah masuk pergeseran, namun Kepala Badan Aset keuangan Daerah Djalali, mengambil langkah-langkah tepat, dan kebijakan untuk mencarikan anggaran Gaji TPP PPPK. Pada hari ini,” tandas Kabid perbendaharaan,Mieskhelina Dimara.
