RAJA AMPAT- TRIBUNNEWS.PRESS, Sekretaris Pemda Raja Ampat, DR. Yusuf Salim, M.Si menepis pernyataan ketua DPRK Raja Ampat ,Abdul Wahab Warwey, yang mengatakan bahwa Sekda ngotot minta operasionalnya sebesar 3 Miliar harus masuk,Hal itu yang membuat sidang tertunda.
Hal itu ditanggapi serius oleh Sekda Raja Ampat bahwa ternyata hal yang disampaikan oleh ketua DPRK Raja Ampat sangat keliru. Dan tidak sesuai mekanisme serta tidak benar.lanjutnya kepada Media pada Jumat 4 Oktober 2024. WIT.
Kata Sekda, melalui pemberitaan media ternyata tidak paham tentang alur APBD atau tahapan penyusunan APBD.Ujarnya.
Lanjut, agar diketahui bahwa dalam pembahasan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2024, terjadi dinamika yang agak ketat karena “ada statment dari anggota DPRK bahwa sekda Raja Ampat selama ini telah menipu mereka karena selalu saja merubah rubah APBD setelah pembahasan. Ucap sekda.
karena itu saya tegaskan pada RDP itu bahwa saat pembahasan berikutnya semua dokumen sudah harus siap, dan dibagikan ke anggota sehingga tidak ada lagi anggota yang merasa dibohongi Pungkas Yusuf Salim.
Selain itu, ternyata staf Bappeda dan keuangan belum menyiapkan dokumen.!.nah, sebagaimana yang diminta oleh beberapa anggota sehingga pembahasannya belum dapat dilanjutkan, bukan deadlock.
Lalu berkaitan,dengan dana 3 milyar perlu diketahui saudara ketua bahwa pos yang ada di setda/sekda adalah pos secara keseluruhan baik Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah , Sekda maupun 3 Asisten, jadi bukan khusus untuk sekda 3 Milyar itu.
jadi jangan karena tidak paham terus menyebarkan berita bohong alias dipublik, dan perlu juga diketahui bahwa operasional KDH/Wakil KDH dan Sekda serta 3 Asisten jauh berkurang dari tahun sebelumnya.
Bahkan kehadiran Pjs Bupati sudah tidak tersedia anggarannya sehingga penambahan itu untuk operasional secara keseluruhan termasuk BBM,makan,minum dan Perjalanan dalam Daerah, apalagi menghadapi Pilkada bila terjadi apa apa bagaimana dengan mengatasinya, sementara Raja Ampat merupakan Wilayah Geografisnya pulau dan Tentu ke daerah ini butuh transportasi laut.
Perlu juga ketua DPRK tahu bahwa jika operasional Sekda lebih besar dari KDH dan Wakil KDH itu melanggar bahkan sistem menolaknya.Miris kalau tidak paham tentang hal tersebut .
Katanya ,Ketua DPRK juga tidak paham tentang SIPD, super admin itu adalah diperuntukkan untuk Sekda sebagai ketua TAPD, dan saya yang harus memegangnya atau pakai bahasa warwey menguasai, jadi tidak untuk siapapun hanya harus saya sampaikan bahwa beberapa tahun ini dipercayakan kepada staf sehingga tidak terkontrol. Lanjutnya.
“Kata ,masa sekda tidak tau isi APBD dan bagaimana cara kerja mereka ? Semua ASN di Waisai tahu kondisi yang sebenarnya tentang APBD Kabupaten Raja Ampat.
Tegasnya,selanjutnya pada saat pandangan akhir fraksi salah satu yang disampaikan adalah melakukan rasionalisasi anggaran perubahan pada beberapa OPD di APBD P 2024 yang sangat mencolok besarannya karena ada OPD yang tambahan anggarannya puluhan milyar, seharusnya ketua DPRK lebih menyoroti itu.
Terangnya, karena harus rasionalisasi sehingga tim TAPD melakukan inventarisasi dan perbaikan di ruang kerja Asisten Bidang pemerintahan bukan operator dari luar, tapi operator staf Bappeda,dan Staf Keuangan, mungkin beliau terkejut karena biasanya rasionalisasi itu dibikin di ruang gelap, sementara yang saya lakukan di kantor, mungkin beliau terkejut.
Jelasnya,dalam pembahasan kami, disaat sidang perubahan memang ada alokasi kegiatan renovasi ruang kerja beberapa kali di Kantor Kejaksaan Negeri sorong, yang nilainya sekitar 1 M.
jadi bukan untuk Kejari, adooo parah Bapak Ketua ini ada motif apa sampai menyerang membabi buta seperti orang yang tidak tau mekanisme pembahasan APBD.
Bila beliau menghimbau agar KPK dan Kejaksaan agar Mengontrol tapi kalau saya berharap agar KPK segera ke Raja Ampat jangan hanya mengontrol dari jauh biar semuanya jelas” tandas Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim.
