Terkait temuan itu, Yahya mengatakan PBNU telah membuat keputusan untuk melakukan langkah-langkah upaya menuju perbaikan PKB.
Ia menegaskan NU dengan PKB memiliki hubungan yang khusus karena partai ini didirikan oleh NU. Sehingga, menurutnya NU beserta struktur kepengurusannya sebetulnya memiliki tanggung jawab moral atas dinamika yang ada di dalam PKB.
Di sisi lain, Yahya juga menyadari bahwa NU dan PKB adalah dua entitas yang berbeda dan terpisah. Tidak ada hubungan struktural sama sekali.
“Sehingga misalnya, tidak bisa misalnya PBNU membuat SK memecat Ketua PKB, tidak bisa. PBNU misalnya membuat SK membatalkan keputusan-keputusan PKB jelas tidak bisa. Kita semua tahu, kita menyadari itu,” ucapnya.
Tapi, Yahya melanjutkan, NU memiliki pengaruh yang bisa digunakan untuk mendorong dan menekan agar PKB memperhatikan aspirasi-aspirasi para kiai dan warga NU yang berkembang.
“PBNU bisa memberikan nasihat, PBNU bisa memberikan sampai kepada tekanan-tekanan supaya PKB memenuhi aspirasi-aspirasi yang muncul dari kalangan NU, aspirasi yang muncul dari para kiai-kiai pesantren dan seterusnya,” ucapnya.
“Ini adalah mekanisme politik yang normal, yang biasa, tapi ditambah dengan bobot tanggung jawab moral NU terhadap PKB itu sendiri. Itu yang ke depan akan kita tempuh,” tambahnya.
Ia menyebut, PBNU memiliki tanggung jawab moral terhadap PKB. Karena kelahiran partai ini tak bisa lepas dari cita-cita para kiai NU.
“Dengan yang lain sama sekali tidak ada hubungan, misalnya NU dengan Golkar misalnya, NU juga sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, itu terserah pada partai masing-masing untuk mengelola hubungannya dengan konstituennya. Tetapi dengan PKB, sekali lagi, karena didirikan oleh NU maka ada tanggung jawab moralnya, khusus mengenai hal ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Yahya mengaku mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki PKB. Kewenangan itu dinamai ‘Mandat Tebuireng’.
Mandat ini diberikan Rais Aam setelah sebelumnya ratusan kiai berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin (12/8). Di forum itu mereka menyepakati ‘Mandat Tebuireng’ untuk kemudian disampaikan kepada Rais Aam PBNU.
(frd/DAL)
[Laporan Redaksi]
